Draft Rencana Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Batam,Bintan dan Karimun (Raperpres RTRK-BBK) Senin tanggal 6 Juli 2009 merupakan rapat pembahasan ketiga yang dilaksanakan di Dirjen Penataan Ruang Departemen PU Jakarta.setelah sebelumnya pada tanggal 3 April 2009 ditempat yang sama disepakati beberapa hal yang masih perlu penyempurnaan dan perbaikan terhadap draf Raperpres RTRK-BBK.
Khusus untuk kawasan BBK Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang walaupun didalam draft tersebut Wilayah Tanjungpinang hampir-hampir tidak diakomodir. Namun ada salah satu klausal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu Tata Ruang untuk kawasan Senggarang. PP 47 Tahun 2007 memang menetapkan Senggarang dan Dompak sebagai kawasan FTZ di Wilayah Kota Tanjungpinang, Itu pulalah yang mendasari penyusunan draf Raperpres RTRK-BBK tersebut mengatur dua kawasan ini.
Dengan alasan bahwa kawasan Senggarang menurut RTRW Kota Tanjungpinang merupakan kawasan perkantoran, fasilitas pendidikan serta fasilitas umum dengan kondisi sudah dan sedang dibangun maka melalui beberapa pertemuan dewan kawasan dan surat Walikota Tanjungpinang mengusulkan agar ditinjau kembali dan sebagai penggantinya ditetapkan kawasan industri Air Raja sebagai pengganti kawasan Senggarang.
Pengaturan rencana struktur, pola dan pemanfaatan ruang kawasan Senggarang berdasar draft RTRK-BBK tersebut jauh berbeda dengan kondisi perencanaan daerah terutama tentang kawasan hutan lindung. Kawasan lindung pada draft persis berada pada bangunan-bangunan yang sudah terbangun yaitu kantor walikota, DPRD,Kantor Camat Tanjungpinang Kota, Kantor Lurah Senggarang , Puskesmas , perkantoran dinas, UMRAH, SMAN 6, Gedung Serbaguna dan Taman Budaya.
Bila draft RTRK-BBK tersebut tidak mempertimbangkan kondisi dilapangan dan usulan yang diajukan oleh Pemko Tanjungpinang. Sudah dipastikan Perpres RTRK-BBK nantinya akan mengikat secara hukum yang akan berakibat terhadap kelanjutan dan keberadaan pembangunan khususnya dikawasan Senggarang.
Raperpres RTRK-BBK Senggarang
